Pengertian Norma Hukum Beserta Contohnya, Sifat dan Sumbernya – Sebelum menerapkan norma hukum, ada baiknya kamu memahami pengertian norma hukum beserta contohnya, sifat, dan sumbernya. Sebagai manusia yang hidup di suatu negara atau wilayah, kita harus mengerti norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Norma hukum berisi tentang berbagai aturan yang harus ditaati hingga sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggar norma hukum tersebut. Agar tidak terjerat oleh kasus hukum, kamu harus tahu apa saja yang perlu dipahami terkait dengan aturan di dalam norma hukum. Pengertian Norma HukumDaftar IsiPengertian Norma HukumSifat Norma HukumTujuan Norma HukumFungsi Norma HukumSumber Norma HukumJenis Norma Hukum Berdasarkan Jenis Pihak yang TerlibatJenis Norma Hukum Berdasarkan IsiJenis Norma Hukum Berdasarkan Cakupan BerlakunyaContoh Norma Hukum Daftar Isi Pengertian Norma Hukum Sifat Norma Hukum Tujuan Norma Hukum Fungsi Norma Hukum Sumber Norma Hukum Jenis Norma Hukum Berdasarkan Jenis Pihak yang Terlibat Jenis Norma Hukum Berdasarkan Isi Jenis Norma Hukum Berdasarkan Cakupan Berlakunya Contoh Norma Hukum alvaroserrano Arti norma hukum adalah segala peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga tertentu yang berwenang. Setiap negara memiliki peraturan dan sanksi yang berbeda-beda untuk setiap tindakan, penyimpangan atau kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Pada umumnya, alat-alat kekuasaan negara memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi memaksa sesuai dengan norma hukum, seperti hakim, jaksa dan polisi. Meski begitu, masyarakat juga berhak untuk melihat bagaimana pelaksanaan norma hukum di masyarakat. Setiap warga yang berada di negara tersebut wajib untuk mematuhi peraturan, tidak perlu status dan posisinya di negara tersebut karena nantinya ada sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Norma hukum menurut ahli filsuf asal Yunani, Aristoteles mengartikan hukum ke dalam dua arti, yaitu hukum tertentu yang menetapkan berbagai jenis tindakan dan hukum universal atau hukum alam. Sifat Norma Hukum Setelah memahami pengertian norma hukum pasti sudah mengetahui sifat yang dimilikinya, yaitu memaksa. Namun, ada sifat lain yang harus kamu ketahui agar semakin mengerti apa yang dimaksud dengan norma hukum dan berikut penjelasan lengkapnya 1. Mengikat Sifat norma hukum yang pertama adalah mengikat, artinya seluruh warga negara wajib menaati peraturan yang ada di wilayahnya, tanpa terkecuali. Warga negara di wilayah hukum disebut sebagai subjek hukum sehingga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Pengertian norma hukum sudah menjelaskan jika peraturan yang berlaku di suatu negara mengikat seluruh rakyat yang ada di dalamnya, tanpa pandang bulu. Meskipun seorang pejabat atau orang kaya melakukan pelanggaran, tetap saja mereka harus mendapat sanksi. Jadi, aturan ini mengikat seluruh rakyat apapun jabatannya, usianya, jenis kelamin, ras dan tanpa terkecuali. 2. Memaksa Sifat kedua ini telah disebutkan dalam pengertian norma hukum, yaitu memaksa. Apabila suatu aturan sudah dikeluarkan oleh lembaga terkait dan sudah disahkan, maka peraturan tersebut memaksa seluruh rakyat untuk patuh dan menaati aturan tersebut. Untuk menerapkan sifat memaksa, ada sanksi hukuman yang akan dikenakan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Selagi kamu merupakan rakyat dari wilayah tersebut, maka tidak ada alasan lain selain menaati aturan tersebut. Tanpa adanya sifat memaksa, maka akan ada sebagian rakyat yang akan bertindak sesuai keinginannya sendiri. 3. Tegas Sifat yang ketiga ini berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan pada pelanggar norma hukum, yaitu sanksi. Sanksi tegas akan diberikan untuk menegakkan aturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Apabila ada orang yang melanggar aturan di negaranya, maka sanksi tegas akan diberikan secara mutlak tanpa pandang bulu. Hal ini dikarenakan norma hukum berorientasi pada keadilan jadi hanya perilakunya yang akan dilihat, bukan jabatan maupun posisinya. Pengertian norma hukum akan semakin jelas jika kamu mengerti bahwa ada sanksi hukuman yang akan dikenakan pada pelanggar. 4. Wajib Ditaati Sifat terakhir yang dimiliki norma hukum adalah wajib ditaati oleh rakyat yang berada di negara di mana aturan tersebut berlaku. Hukum dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar jadi kamu wajib memahami norma-norma tersebut agar tidak salah dalam bertindak. Seluruh asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus menaati norma hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Siapapun yang memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia, maka wajib untuk menaati peraturan yang berlaku di Indonesia pula. Pengertian norma hukum sebenarnya sudah memuat sifat-sifat dari norma hukum tersebut jadi kamu bisa memahaminya dengan lebih baik. Tujuan Norma Hukum Norma hukum dibuat karena keberadaan norma hukum pasti memiliki berbagai tujuan khusus yang diharapkan oleh bangsa. Tujuan norma hukum yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang damai dan tertib. Berdasarkan pengertian norma hukum, sebenarnya kita sudah memahami apa saja tujuan dari norma hukum. Tujuan dari norma hukum adalah memanusiakan seluruh manusia, mengendalikan kriminalitas dan kejahatan, serta menjamin keadilan seluruh warga. Selain itu, norma hukum juga bertujuan untuk menjaga kestabilan seluruh manusia dan mencegah terjadinya kekacauan akibat tidak adanya keadilan dalam masyarakat. Fungsi Norma Hukum Setelah tujuan, norma hukum juga memiliki fungsi tertentu yang wajib kamu ketahui selain pengertian norma hukum. Fungsi utama dari norma hukum adalah memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat yang ada di suatu negara. Fungsi lain dari norma hukum adalah menindaklanjuti setiap tindakan menyimpang, kriminalitas, kejahatan dan lainnya agar mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal. Itulah mengapa norma hukum dianggap sebagai pedoman hidup seluruh manusia di suatu negara. Sumber Norma Hukum Pembahasan akan kita lanjutkan pada sumber norma hukum, yaitu dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hal ini tergantung pada peraturan di masing-masing negara, seperti lembaga mana yang memiliki wewenang sebagai pembuat aturan. Misalnya saja di Indonesia, kita mengenal Undang Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai sumber norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber tertulis yang dibuat oleh suatu negara dengan alat-alat perlengkapan negara sehingga tercipta suatu peraturan. Sedangkan, norma hukum yang tidak tertulis berasal dari alat-alat kekuasaan di suatu negara, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Jenis Norma Hukum Berdasarkan Jenis Pihak yang Terlibat 1. Hukum Publik Jenis hukum pertama yang dibagi berdasarkan jenis pihak yang terlibat adalah hukum publik. Jenis hukum ini memuat aturan tentang hubungan antara negara dan warga negara, misalnya saja hukum pidana. Hukum ini bersifat luas karena mengatur hubungan individu dengan negara atau masyarakat. Ada karakteristik hukum publik yang membedakannya dengan hukum privat sehingga Anda semakin memahami pengertian norma hukum dan contoh. Karakteristik tersebut adalah banyak unsur politik di dalamnya, hukum diatur oleh penguasa, suatu negara bertindak berdasar kepentingan bersama, dan berhubungan dengan masyarakat maupun negara. 2. Hukum Privat Berbeda dengan hukum privat yang berisi aturan tentang hubungan antar warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya hukum perdata dan hukum dagang. Asas pokok otonomi warga negara adalah milik pribadi jika berkaitan dengan hukum privat. Meskipun setiap warga negara diperbolehkan mempertahankan hak yang mereka miliki, tapi tetap harus terikat pada prosedur yang sudah ditetapkan. Pemberlakuan aturan ini akan diawasi langsung oleh pemerintah agar aturan berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang masuk ke dalam jenis hukum ini adalah aturan tentang keluarga dan kekayaan individu, hubungan antarwarga, dan hubungan antara individu dengan alat negara. Jenis Norma Hukum Berdasarkan Isi 1. Hukum Material Penjelasan norma hukum material adalah hukum yang memuat aturan tentang perbuatan dan sanksi yang akan diterapkan pada pelanggar, misalnya KUHP yang berisi tentang pidana umum, pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan, KUH Perdata berisi aturan tentang masalah individu sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perjanjian, perikatan, pembuktian hingga daluarsa. Jenis norma hukum ini berasal dari kondisi sosial-ekonomi, sosiologi, sejarah, hingga hasil penelitian ilmiah. Jenis hukum ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi isi dari suatu aturan untuk membantu pembentukan hukum yang mendidik dan sesuai dengan masyarakat. 2. Hukum Formal Sedangkan hukum format memuat aturan tentang tata cara pelaksanaan hukum material, contohnya adalah KUH Perdata dan KUHAP. Jenis hukum ini berfungsi untuk menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu kaidah hukum atau peraturan. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi pokok, yaitu legislasi dan legalisasi. Legislasi adalah proses melakukan pembaruan hukum berdasarkan tujuan hukum acara pidana, sedangkan legalisasi adalah mengesahkan fenomena yang ada di masyarakat. Struktur sosial yang mencakup aspek sebagai dasar eksistensi masyarakat dan sistem nilai-nilai tentang mana yang baik dan buruk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan jenis hukum ini. Jenis Norma Hukum Berdasarkan Cakupan Berlakunya 1. Hukum Constitutum Berdasarkan jenis hukum constitutum, pengertian norma hukum adalah hukum positif yang diberlakukan sekarang pada subjek hukum tertentu di suatu negara. Biasanya, kita menyebut jenis norma hukum ini dengan istilah tata hukum. Peraturan yang ada di dalam hukum ini adalah peraturan yang telah ditentukan dan memiliki kekuatan hukum. Misalnya, KUH Perdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945, dan undang-undang lain yang berlaku saat ini. 2. Hukum Constituendum Jenis kedua hukum berdasarkan cakupan berlakunya adalah hukum constituendum atau hukum yang diharapkan mampu diberlakukan pada masa depan atau masa yang akan datang. Hukum constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, namun belum menjadi kaidah berupa peraturan atau undang-undang. Misalnya, RUU akan berubah menjadi hukum positif setelah disetujui oleh Presiden dan DPR, lalu diundangkan. 3. Hukum Asasi Jenis norma hukum terakhir menurut cakupan berlakunya adalah hukum asasi atau hukum alam. Hukum ini diberlakukan pada semua manusia yang ada di seluruh dunia tanpa adanya batas masa berlaku. Hukum asasi atau ius naturale berlaku di mana saja tanpa batas waktu dan berlaku selama-lamanya. Misalnya, keadilan sosial bagi setiap individu yang ada di seluruh dunia. Contoh Norma Hukum Untuk memahami pengertian norma hukum yang lebih jauh, kamu harus melengkapi pembahasan ini dengan contoh norma hukum. Salah satu contoh dari norma hukum adalah aturan yang terdapat pada hukum administrasi negara dan di dalam hukum tata negara. Contoh lainnya ada di dalam peraturan hukum pajak di mana setiap warga negara Indonesia yang baik harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, peraturan hukum pidana yang mengatur perbuatan jahat atau kriminal. Kamu juga bisa menambah wawasan tentang norma hukum melalui contoh peraturan lalu lintas yang mengatakan bahwa setiap pengguna motor harus mengenakan helm saat berkendara dan menaati lampu lalu lintas. Setelah memahami pengertian norma hukum, sifat, sumber, tujuan, hingga contohnya, maka sudah seharusnya kita menjadi warga negara yang lebih taat hukum. Pastikan kamu selalu menaati aturan yang ada agar tidak terkena sanksi dan bisa hidup damai. Klik dan dapatkan info kost di dekatmu Kost Jogja Harga Murah Kost Jakarta Harga Murah Kost Bandung Harga Murah Kost Denpasar Bali Harga Murah Kost Surabaya Harga Murah Kost Semarang Harga Murah Kost Malang Harga Murah Kost Solo Harga Murah Kost Bekasi Harga Murah Kost Medan Harga Murah
Dannorma hukum. Norma hukum dianggap memiliki sanksi yang terberatdi dunia. Sanksi pelanggar norma hukum adalah diberi hukuman yang sesuai. Dankasus pelecehan seksual ini sangat melanggar hukum karena merugikan banyakpihak. Juga sang korban bisa mempunyai traumatik tersendiri. Maka dari itu harusdi beri sanksi. Karakteristik hukum diantaranya yaitu 1. Bentuk peraturanAdapun karakteristuk hukum yang paling dasar merupakan bentuk peraturan, yang di dalamnya mencakup bagaimana seseorang harus bertindak, apa yang patut dilakukan maupun tidak sepatutnya dilakukan. Bagaimana mengatur kehidupan masyarakat ini yaitu melalui suatu peraturan yang tegas dan jelas. 2. Peraturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulisDalam kehidupan masyarakat, terdapat 2 jenis peraturan dilihat dari bentuknya. Suatu peraturan dapat tertulis maupun tidak. Hukum yang tertulis misalnya undang-undang, hukum yang tidak tertulis misalnya hukum adat. Meskipun tidak tertulis, namun keberlakuannya tetap mengikat dan memiliki legitimasi. Dewasa ini bentuk peraturan memang lebih condong ke bentuk peraturan tertulis dalam konteks menjaga Kepastian Hukum. 3. Bersifat Memaksa / Keberlakuannya dapat dipaksakanSalah satu karakteristik hukum yaitu keberlakuan yang bersifat memaksa. Menjadikan setiap orang langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum terdapat sanksi yang tegas apabila suatu peraturan di langgar. Menjadikan setiap orang harus taat hukum, bukan hanya karena mereka melakukan perbuatan yang memang semestinya dilakukan, tapi juga menghindari hukuman yang dapat dijatuhkan bagi yang melanggar. 4. Paksaan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan pemerintahDemi mewujudkan karakteristik hukum yang ke-3 Bersifat Memaksa, maka hukum seyogianya memerlukan bantuan. Melalui alat kelengkapan dalam pemerintahan/negara, keberlakuan hukum dapat dipaksakan. Kewenangan yang diberikan bagi alat-alat kelengkapan inilah yang nantinya menjaga keberlakuan hukum dilaksanakan di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, alat-alat kelengkapan tersebut diantaranya polisi, jaksa, hakim, dan sebagainyalain karena memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas dari Hukum Perbankan yang berlaku di negara lain. 2) Sumber Hukum Perbankan Sumber Hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud di sini meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isiKami jelaskan apa itu norma hukum, ciri-cirinya, klasifikasinya dan berbagai contohnya. Selain itu, jenis standar lainnya. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah mandat, aturan atau resep yang dikeluarkan oleh otoritas hukum atau yudisial. Mereka memberikan tugas, memberikan hak atau menjatuhkan sanksi pada individu yang hidup dalam masyarakat, memberi mereka kerangka umum untuk menilai tindakan mereka, yaitu, untuk menjalankan keadilan. Mereka tidak boleh bingung dengan hukum, yang hanya salah satu jenis aturan hukum. Padahal, tatanan hukum masyarakat tidak lebih dari kumpulan norma-norma hukum yang ditetapkan dalam setiap masyarakat, yaitu cara memahami keadilan dan mengatur lembaga-lembaganya yang dimiliki masing-masing. Di sana direnungkan berbagai aspek kehidupan individu, warga negara, dan kelembagaan, dalam bentuk teks konstitusi atau semacam Magna Carta. Biasanya, norma hukum dibedakan dari norma agama dan dari bentuk norma sosial lainnya, meskipun dalam masyarakat teokratis, seperti yang berlimpah di Eropa abad pertengahan, atau di antara peradaban kuno, teks agama sekaligus teks hukum. Artinya, norma agama akan menjadi norma hukum yang sama. Karakteristik norma hukum Norma hukum memiliki tiga ciri esensial yang membedakannya dengan yang lain, yaitu Mereka heteronom. Dengan kata lain, mereka dipaksakan pada individu oleh komunitas itu sendiri, yaitu oleh entitas selain dirinya sendiri, dari “luar”. Mereka memaksa. Kepatuhan terhadap aturan ini diperkuat melalui pendidikan dan hukuman, karena Negara yang menjamin kepatuhan memiliki monopoli atas kekerasan. Mereka bilateral. Mereka melibatkan dua pihak individu yang tunduk pada aturan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan apa yang ditetapkan di dalamnya. Klasifikasi norma hukum Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan norma-norma hukum. Dua yang paling penting berkaitan dengan Tergantung kemauan masing-masing individu. Artinya, tergantung pada apa yang mereka tegakkan di hadapan orang. Disini kita berbicara tentang Norma wajib. Mereka yang memaksa perilaku tertentu, terlepas dari kehendak individu. Seperti hukum pidana. Norma operasional. Mereka yang memaksakan perilaku tertentu selama tidak ada keinginan yang menyatakan sebaliknya. Norma interpretasi. Yang menentukan atau menafsirkan peristiwa atau teks hukum dengan memperhatikan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ada klasifikasi serupa, yang dikenal sebagai klasifikasi Hartian diusulkan oleh filsuf hukum Inggris Herbert Adolphus Hart, 1907-1992, yang membedakan norma-norma hukum berdasarkan kriteria yang sama, tetapi dengan cara berikut Standar primer. Yaitu mengatur tingkah laku manusia, melarang, membiarkan dan memaksa. Standar sekunder. Bahwa mereka mengaitkan kekuatan atau fakultas, menghadiri aspek publik dan swasta yang berbeda. Norma pertukaran. Itu menetapkan cara di mana norma-norma hukum dapat dicabut seluruhnya atau sebagian, bagaimana memodifikasinya atau memperkenalkan yang baru. Tergantung pada kepentingan kolektif atau individu Anda. Artinya, apakah mereka dapat dimodifikasi oleh individu atau tidak. Disini kita berbicara tentang Norma ketertiban umum. Lahir dari kebaikan bersama dan kepentingan kolektif, mereka bersifat umum dan individu harus tunduk padanya, mau atau tidak. Norma ketertiban pribadi. Mereka yang dapat lebih atau kurang diuraikan oleh individu, yang diam-diam mengatur urusan dan kesepakatan mereka, seperti kontrak. Contoh norma hukum Contoh norma hukum adalah undang-undang, yang memberikan kekuasaan, kewajiban atau melarang tindakan tertentu. Juga peraturan perundang-undangan, peraturan peradilan, peraturan hukum dan segala peraturan yang mengatur masyarakat dan yang berasal dari otoritas hukum. Ketetapan dan keputusan juga merupakan norma hukum, seperti halnya putusan pengadilan. Norma hukum dan norma moral Norma hukum dan norma sosial memiliki kesamaan yang merupakan hasil dari kontrol masyarakat terhadap dirinya sendiri. Namun, mereka datang dari contoh yang sangat berbeda. Di satu sisi, hukum membentuk perancah hukum suatu masyarakat. Di sisi lain, norma moral adalah bagian dari tradisi budaya, agama atau emosional masyarakat itu sendiri. Sementara norma hukum berurusan dengan administrasi keadilan, norma moral melibatkan apa yang secara tradisional dianggap baik, benar, atau sesuai selera masyarakat. Norma moral sebagian dapat ditegakkan, karena masyarakat memastikan kepatuhannya. Di sisi lain, banyak norma hukum yang mencerminkan dan berasal dari norma moral. Sebagai contoh, pengertian tentang hak-hak hewan berasal dari norma-norma moral akhir-akhir ini dan sudah mulai tercermin dalam norma-norma hukum di beberapa negara. Jenis standar lainnya Norma atau tatanan normatif bisa bermacam-macam jenisnya, sesuai dengan otoritas yang mengeluarkannya atau ruang vital yang berusaha mereka atur atau kendalikan. Dengan demikian, dapat juga dikatakan Norma agama. Mereka muncul dari lembaga-lembaga keagamaan. Mereka bersifat pribadi dan sukarela. Mereka mempengaruhi kehidupan spiritual orang-orang, melalui kepatuhan terhadap kode atau filosofi yang dianggap sebagai jalan menuju keselamatan atau peningkatan. Norma moral. Mereka mengatur perilaku individu dalam masyarakat tertentu, menurut apa yang secara tradisional dipahami sebagai “baik”, “buruk” atau “memadai”. Norma sosial. Mereka mengatur koeksistensi individu dalam komunitas. Mereka datang dari kesepakatan bersama dan konsensus.
Dalamkonteks ilmu hukum yang paling sempit dan konkret, yang disebut ilmu hukum dogmatis atau dogmatika hukum, objek ilmu hukum adalah norma. Paul Scholten (1875-1946) menyebutnya sebagai hukum yang ada (bestaande recht) atau hukum positif. Bagi Scholten, pengertian hukum positif tidak harus hukum tertulis seperti undang-undang atau putusan hakim.Norma Hukum Pengertian, Fungsi, Pelanggaran, & Contoh Norma Hukum – Norma hukum adalah aturan yang diperuntukan ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu negara. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat, dimana dalam prosesnya terdapat aparatur seperti kejaksaan, kepolisian, hakim, yang menegakkan aturan dan norma hukum di suatu negara. Pengertian NormaPengertian Norma HukumSifat Norma HukumTujuan Norma HukumCiri-Ciri Norma HukumJenis Norma Hukum1. Hukum Tertulis2. Hukum Pidana3. Hukum Perdata4. Hukum Tidak TertulisProses Terbentuknya Norma HukumSanksi Norma HukumSumber Norma HukumContoh Norma HukumContoh Norma Hukum di Lingkungan MasyarakatContoh Norma Hukum di Lingkungan NegaraContoh Norma Hukum di Lingkungan Sekolah Contoh Pelanggaran Norma HukumPenyebar HoaksTidak Memakai HelmNorma-Norma Dalam Kehidupan Masyarakat1. Norma Agama2. Norma Kesopanan3. Norma KesusilaanBuku Terkait Norma HukumTeori Hierarki Norma HukumSosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan MasyarakatSosiologi HukumApakah yang dimaksud norma hukum?Apa saja ciri ciri norma hukum? Apa saja contoh dari norma hukum? Dikutip dalam selayang pandang norma dan ilmu hukum terdapat beberapa pengertian norma dari berbagai ahli dan teoritikus. Seperti J Macionis, berpendapat bahwa norma adalah suatu kumpulan dan aturan untuk memandu tindakan setiap anggota masyarakat. Sedangkan Mz. Lawang, berpendapat bahwa Norma menjadi sebuah gambaran mengenai harapan yang pantas untuk dilakukan. Selain itu Hans Kelsen, berpendapat bahwa norma adalah satu perintah yang secara tidak personal serta anonim. Namun demikian pengertian norma yang sering ditemui yaitu berasal dari bahasa Belanda yaitu “norm” yang artinya adalah patokan, aturan, atau pedoman yang berlaku. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anthony Gidden dimana Norma menjadi satu aturan atau prinsip yang baku konkret dimana sifatnya wajib untuk dijaga serta diperhatikan oleh seluruh warga negara. Dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa norma adalah kaidah untuk sebuah petunjuk dan aturan untuk seseorang, masyarakat, dan warga negara, menjalani aktivitas. Pengertian Norma Hukum Norma hukum berarti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Norma hukum yang ada pada masyarakat ada yang sudah tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan ada juga yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adanya norma hukum diharapkan setiap anggota masyarakat tidak berlaku seenaknya, sehingga perdamaian dan ketentraman dapat terjaga. Sifat Norma Hukum Norma hukum biasanya bersifat mengikat untuk setiap penduduk yang berada dalam naungan satu negara dengan menganut norma hukum tertentu. Dimana artinya mengikat adalah bersifat harus ditaati dan jika melanggar akan dikenai sanksi. Adapun sanksi tersebut ditetapkan juga dalam draft normal hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu perintah dan larangan. Tujuan Norma Hukum Berdasarkan pengertian diatas, dimana norma menjadi seperangkat alat untuk memberikan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya keberadaan norma hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki. Berikut adalah tujuan norma hukum dalam satu pemerintahan atau negara Sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Sudah sangat jelas ketika kita hidup di suatu wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan. Dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang tentram dan stabil adalah cita-cita seluruh warga negara untuk itu salah satu tujuan norma hukum. Sehingga terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga masyarakat. Norma sebagai batasan seperti larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Melakukan aktivitas sehari-hari terkadang kita lupa akan batasan, terlepas lagi ketika tidak ada norma hukum. Risiko yang diterima ketika tidak ada batasan adalah kekacauan, sehingga norma hukum menjadi poin penting untuk kedamaian lingkungan. Bukan hanya larangan, tetapi perintah juga terkandung dalam norma hukum seperti perintah untuk tertib lalu lintas atau menjaga lingkungan. Untuk itu ketika masyarakat yang tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi hukum maupun sanksi sosial. Menjadikan setiap masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan. Karena setiap lingkungan memiliki tata aturan masing-masing sehingga ketika kita berada dalam lingkungan tertentu harus beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku. Dengan ini kita dapat mengambil benang merah bahwa untuk menjaga ketertiban masyarakat keamanan, dan kedamaian harus mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku. Dimana norma hukum tersebut berlaku secara unevrsal dan tidak tebang pilih. Dalam hidup bermasyarakat untuk mengatur interaksi di dalamnya norma hukum ini diberlakukan, dalam melihat interaksi ini terdapat metode penelitian hukum yang dapat digunakan yaitu etnografi hukum yang dapat kamu pelajari pada buu Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata. Ciri-Ciri Norma Hukum Terdapat beberapa ciri norma hukum yang dapat kita perhatikan, dimana biasanya ciri norma hukum ini terdapat kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan norma-norma yang lainnya. Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk itu norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memberlakukan keabsahan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi. Sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum. Aturan dalam norma hukum sifatnya harus dipatuhi, dimana artinya norma tersebut mengikat kepada setiap warga negara yang berada dalam wilayah negara tertentu. Hal ini bisa bersifat mengikat karena norma hukum juga memiliki kekuatan. Bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati maka akan mendapatkan hukuman. Untuk itu norma hukum juga dapat menjadi acuan sanksi untuk yang melanggarnya. Sanksi tersebut bisa beragam baik hukuman penjara atau pengenaan denda. Jenis Norma Hukum Terdapat dua jenis norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Baik norma hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki kedukan untuk menegakkan aturan di masyarakat, namun berbeda dalam segi penyampaian. Dimana hukum tertulis biasanya dibuat dalam lembaran yang sah dan diakui oleh negara, sedangkan norma hukum tidak tertulis banyak ditemukan dalam kehidupan adat masyarakat. Lebih detail mengenai keduanya dapat dilihat pada penjelasan berikut 1. Hukum Tertulis Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Lembaran-lembaran seperti undang-undang, peraturan pemerintah, merupakan aturan hukum tertulis, dimana aturan tersebut dibuat oleh lembaga negara sehingga lembaran hukum tertulis kekuatan untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Di Indonesia terdapat lembaga negara yang berhak membuat aturan tersebut seperti Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau Pemerintahan Eksekutif. Karena telah disahkan secara tertulis, hukum ini berlaku secara menyeluruh bagi setiap warga di suatu negara. Setiap orang di berbagai wilayah baik provinsi, kabupaten, kecamatan maupun sampai ke tingkat desa terikat dalam aturan-aturan yang telah disepakati. Keberadaan norma hukum tertulis dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan dan penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut 2. Hukum Pidana Hukum perdata bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara. Kepentingan dan hubungan masyarakat di antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma Hukum. Bangsa yang baik adalah berhasil mempertahankan tatanan sosial dengan aturan hukum. Untuk itu jika aturan tidak diikuti akan dikenai sanksi baik secara formal maupun terkadang dalam bentuk informal. Sanksi yang berat biasanya harus melibatkan penegak hukum dengan undang-undang yang berlaku, sanksi tersebut dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan atau norma. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum ini juga mengatur apa saja hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar-pelanggar tindak pidana tersebut. Setiap orang yang melanggar dan menyebabkan kerugian baik material maupun nonmaterial dapat dikenai sanksi. Kerugian tersebut dapat menimpa orang lain atau bahkan merugikan masyarakat luas. Sebagai contoh kasus hukum pidana, dimana terdapat sekelompok orang yang merampok rumah serta melakukan pembunuhan terhadap korban pemilik rumah, sehingga menyebabkan kerugian secara materil dan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Untuk itu, pelaku perampokan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara dan juga denda sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP di dalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana secara material yang berlaku di negara Indonesia. Meskipun demikian KUHP ini masih bersumber dari hukum belanda, akan tetapi masih berlaku untuk mengatur hukum di indonesia. Hal itu telah disebutkan dalam Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 “ “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” Di Indonesia sendiri, hukum pidana yang berlaku dibagi menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum & Tertulis yang dapat kamu pelajari pada buku yang ada di bawah ini. 3. Hukum Perdata Hukum perdata merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan untuk kepentingan seseorang individu di lingkungan kelompok sosial masyarakat. Dimana didalamnya diatur juga hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati. Seperti contohnya adalah hukum orang maupun hukum keluarga yang dapat kamu pelajari pada buku Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang & Hukum Keluarga Perbedaan dengan hukum pidana adalah jangkauan kerugiannya, biasanya hukum perdata persoalan personal yang tidak merugikan banyak pihak masyarakat luas. Dikutip dalam laman Fakultas Hukum Untirta disebutkan bahwa Pengertian Hukum Perdata merupakan hukum untuk permasalahan antara dua orang dalam masyarakat yang bersumber pada kepentingan perseorangan pribadi. Istilah ini juga sering disebut dengan hukum sipil atau privat, meskipun demikian hukum perdata akan berlaku dalam jenis tulisan maupun tidak tertulis. Contoh yang sering ditemukan adalah persoalan hutang piutang yang tidak melibatkan masyarakat lainnya. Kerugian yang ditimbulkan dari hutang-piutang ini hanya dirasakan oleh salah satu pihak individu. Pelanggar hukum ini tidak akan dikenakan sanksi pidana tetapi sesuai dengan aturan yang ada pada kitab hukum perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan norma hukum tertulis yang berlaku di indonesia. 4. Hukum Tidak Tertulis Hukum tidak tertulis pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum tertulis, sifatnya berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Akan tetapi hukum ini tidak secara resmi dituangkan dalam lembaran-lembaran negara yang memiliki kekuatan hukum. Pada dasarnya hukum tertulis lahir dari kehidupan masyarakat yang norma-normanya bisa berlaku dalam kehidupan, akan tetapi sifatnya lebih abstrak. Hukum tidak tertulis biasanya ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat, dimana mereka mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakatnya dengan hukum-hukum yang tidak diatur dalam lembaran hukum tertulis. Seperti halnya masyarakat Baduy yang memiliki aturan-aturan hukum yang disepakati secara bersama baik Ketua adat maupun masyarakat adat. Mereka yang menggunakan hukum adat tidak tertulis umumnya menitik beratkan pada kepercayaan yang secara turun temurun diwariskan kepada pengguna hukum lainnya. Hanya saja hukum ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat, dimana cakupannya lebih sempit. Karena sifatnya tidak tertulis terkadang hukum ini berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak tertulis ini juga memiliki ketentuan sanksi-sanksi yang dapat diberlakukan kepada orang-orang yang melanggar norma. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman sosial, kurungan, denda atau yang lebih berat dikeluarkan dari suku adat tersebut. Orang yang memiliki kewenangan menentukan hukum tidak tertulis ini biasanya diberikan kepada ketua adat atau tokoh adat yang dianggap berwenang. Sebagai contoh, salah satu masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat yang mencuri hewan ternak milik tetangganya. Maka ia akan menerima sanksi berupa hukuman sosial seperti membersihkan lingkungan kampung. Bahkan pada suku adat tertentu mereka memiliki kepercayaan bagi siapapun yang melanggar norma-norma akan mendapatkan hukuman yang bersifat mistis seperti kutukan. Dimana hukum-hukum ini tidak ditulis seperti halnya Undang-Undang atau KUHP, akan tetapi secara berantai disampaikan kepada keturunannya. Selain itu hukum tidak tertulis biasanya dikaitkan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, seperti halnya tidak boleh kencing di kuburan karena akan mendatangkan kesialan atau tidak boleh duduk di depan pintu karena akan menghambat jodoh datang. Hal ini nyatanya memiliki makna dan tujuan yang baik, namun karena penjelasan yang disampaikan secara turun temurun tidak rasional maka berkembang mitos-mitos. Jika dicerna secara rasional, perilaku kencing di atas kuburan tidak diperbolehkan karena bukan tempatnya dan akan mencemari lingkungan. Atau tidak larangan tidak boleh duduk di depan pintu bukan karena alasan mempersulit jodoh, akan tetapi menghalangi orang masuk sehingga jodoh yang akan masuk tidak jadi karena terhalangi. Baca Juga Norma Kebiasaan dan Contoh Norma Kebiasaan Proses Terbentuknya Norma Hukum Kehidupan masyarakat yang damai dan penuh ketentraman biasa nya dimiliki oleh mereka yang memiliki norma-norma yang baik, dimana setiap norma tersebut selalu dipertahankan dan menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan. Hanya saja kita sering menemukan masyarakat yang tidak mematuhi norma tersebut, sehingga berujung pada sanksi hukum. Ini menjadi salah satu latar belakang norma hukum agar norma yang ada di masyarakat dapat mengatur seluruh masyarakat. Selain itu yang melatarbelakangi terbentuknya hukum adalah karena pola kehidupan manusia yang beragam, berbagai perilaku ditunjukan oleh masyarakat baik yang positif maupun negatif. Setiap orang memiliki paham yang berbeda-beda untuk menafsirkan kehidupan yang baik. Itu lah sebabnya norma hukum harus dibentuk agar nilai-nilai kebaikan dapat diberlakukan secara objektif. Kehidupan manusia yang saling berdampingan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan sehingga memicu perpecahan. Berdasarkan latar belakang tersebut hukum mulai dibentuk secara lisan, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat adat. Biasanya untuk memutuskan norma hukum dilakukan proses kesepakatan antara masyarakat sehingga mendapatkan hukum yang diterima oleh semua pihak. Semakin berkembangnya zaman norma hukum dibuat secara tertulis untuk memastikan nilai-nilai tersebut dapat digunakan secara objektif. Proses pembuatan norma hukum di era sekarang memiliki beberapa tahapan, seperti di Indonesia yang sering dikenal dengan Undang-undang. Prosesnya diawali dengan perencanaan dengan menyusun program legislasi nasional, kemudian dibuat rancangan undang-undang oleh pemerintah atau DPR dengan disertai kajian akademik. Kemudian dilakukan dua kali tahapan pembasahan, pertama di sidang komisi dan sidang paripurna. Kemudian ditetapkan, sejak tanggal ini undang-undang mulai diberlakukan, tahap akhir adalah penyebarluasan. Sanksi Norma Hukum Sanksi-sanksi norma hukum sangatlah beragam seperti pemidanaan, denda, maupun hukuman sosial. Dimana sanksi yang diberlakukan untuk setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan sanksi juga sebagai kewajiban negara untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Hadirnya sanksi juga terbentuk berdasarkan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar, baik yang merujuk pada sanksi pidana maupun perdata. Adapun sanksi hukum pidana berupa vonis terhadap tersangka oleh hakim dengan hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hal ini telah diatur dalam KUHP pasal 10. Sedangkan dalam hukum perdata hakim biasanya menjatuhkan hukuman berupa putusan condemnatoir, declaratoir dan constitutief. Agar mengenal tentang sanksi hukum Berikut contoh sanksi norma hukum dalam KUHP. Contoh Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jika pelaku melakukan perbuatan zina atau tindak asusila maka akan mendapat tindak pidana asusila yang sesuai dengan perbuatan mereka dan hal ini dapat kamu pelajari pada buku Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila. Sekian penjelasan tentang norma hukum di Indonesia, semoga menjadi pengingat agar kita selalu hidup tenang dan aman dengan selalu menaati norma-norma hukum yang berlaku. Semoga bermanfaat. Sumber Norma Hukum Seperti yang sudah diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara hukuk, sehingga bagi setiap anggota masyarakat yang melanggar hukum akan diberikan sanksi. Lalu, sebenarnya apa sih sumber norma hukum? Norma hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya. Contoh Norma Hukum Pada dasarnya, setiap orang yang melanggar hukum pasti akan diberikan sanksi yang sudah berlaku. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh norma hukum. Contoh Norma Hukum di Lingkungan Masyarakat Setiap keluarga membayar iuran kas beserta kebersihan Setiap warga yang menginap wajib lapor 1×24 jam dan sebagainya Contoh Norma Hukum di Lingkungan Negara Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan hel dan menyalakan lampu kendaraan. Sementara itu, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, setiap pengendara harus menaati setiap rambu lalu lintas. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku. Tidak boleh menyebarkan informasi atau berita hoaks Contoh Norma Hukum di Lingkungan Sekolah Rambut laki-laki tidak boleh panjang Setiap siswa wajib ikut upacara hari Senin Jika ada yang terlambat masuk sekolah akan diberikan sanksi Contoh Pelanggaran Norma Hukum Penyebar Hoaks Menyebar berita hoaks atau berita bohong merupakan salah satu pelanggaran norma hukum dan sudah tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Tidak Memakai Helm Ketika berkendara motor, demi melindungi diri dan keselamatan bersama, maka harus menggunakan helm. Apabila pengendara motor tidak menggunakan helm akan dikenai sanksi atau hukuman yang sudah tercatum di dalam UU Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 ayat 1, yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.” Norma-Norma Dalam Kehidupan Masyarakat Pada dasarnya, bukan hanya norma hukum saja yang berlaku pada lingkungan sosial, tetapi ada beberapa norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Lalu, norma-norma apa saja yang hingga saat ini masih berlaku di lingkungan sosial masyarakat? 1. Norma Agama Norma agama adalah norma yang berlaku di masyarakat yang berupa perintah serta larangan Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kitan suci sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 2. Norma Kesopanan Norma kesopanan adalah norma yang berlaku di masyarakat berupa suatu tindakan yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya norma ini berlaku terhadap seseorang yang lebih tua dan lebih muda, seperti orang tua yang menghargai anak mudah dan anak muda menghormati orang tua. 3. Norma Kesusilaan Norma kesusilaan adalah norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang di mana bagi pelanggar akan memunculkan rasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan kesalahan tersebut. Buku Terkait Norma Hukum Teori Hierarki Norma Hukum Buku ini hadir untuk membumikan teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebahai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat Buku ini membuka wawasan kita tentang hubungan keterkaitan antara hukum dan gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sosiologi Hukum Buku ini membahas Sosiologi Hukum sebagai salah satu disiplin dalam ilmu hukum. Pembahasan buku ini dimulai dari pengertian, pokok kajian dan kegunaan Sosiologi Hukum. Apakah yang dimaksud norma hukum? Norma hukum berarti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apa saja ciri ciri norma hukum? Ciri-Ciri Norma Hukum Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk itu norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memberlakukan keabsahan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi. Sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum. Apa saja contoh dari norma hukum? Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan hel dan menyalakan lampu kendaraan. Sementara itu, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, setiap pengendara harus menaati setiap rambu lalu lintas. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberik sanksi yang sudah berlaku. Tidak boleh menyebarkan informasi atau berita hoaks. Artikel Terkait Hukum Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis Buku Pengantar Ilmu Hukum ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Dilansirdari Encyclopedia Britannica, hal yang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah berasal dari diri manusia. Categories Tanya Jawab Post navigation Perhatikan gambar di atas!Alat musik Ceng-ceng berasal dari daerah?Norma hukum termasuk macam-macam norma yang ada di masyarakat. Selain norma hukum, ada norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Norma adalah kaidah atau aturan, untuk mengatur tingkah laku masyarakat di lingkungan. Aturan ini dipakai sebagai tatanan hidup supaya tidak timbul perselisihan dan perpecahan. Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum di pasal Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan pasal 27 ayat 1 menjelaskan tentang kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum. Pasal tersebut mengikat warga negara dan pemerintahan. Sanksi norma hukum berupa denda, penjara, hukuman mati, dan hukuman sosial. Contoh norma hukum adalah menaati peraturan lalu lintas. Pengendara yang ngebut dan melalui lampu merah dapat dihukum dan terkena sanksi yang berlaku. Norma hukum harus dijunjung tinggi supaya tercipta lingkungan yang aman dan damai. Sifat norma ini bersifat memaksa dan tegas. Definisi Norma Hukum Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan dan lembaga resmi negara. Norma hukum ini sifatnya mengikat warga negara, sehingga jika dilanggar mendapat sanksi. Antara norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan saling terhubung satu sama lain. Mengutip dari jurnal Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang, berikut pengertian norma hukum menurut para ahli Kalsen Norma hukum adalah pola, aturan, dan standar yang harus diikuti. Mertokusumo Norma hukum adalah kaidah hukum sebagai peraturan hidup, yang menentukan bagaimana manusia bersikap di dalam masyarakat. Peraturan ini digunakan supaya kepentingan orang lain terlindungi. Apeldoorn Norma hukum bersifat imperatif disebut juga hukum yang memaksa. Sedangkan sifat fakultatif dibedakan antara norma hukum yang mengatur dan menambah. Ada juga kaidah hukum bersifat campuran yang memaksa dan mengatur. Ciri-Ciri Norma Hukum Menurut Asshiddiqie, norma hukum punya ciri-ciri antara lain Kebolehan melakukan sesuatu. Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu. Anjuran negatif artinya tidak mengerjakan sesuatu. Perintah positif melakukan kewajiban. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh dan Pelanggaran Norma Hukum Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Tingkatan III Modul Tema 2, contoh norma hukum tertera dalam undang-undang pasal 1 ayat 3 , berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Jika melanggar akan membayar denda sampai penjara. Berikut contoh norma hukum Denda kendaraan yang tidak membawa SIM Surat Izin Mengemudi SIM dibutuhkan untuk surat penting ketika bepergian. Jika tidak membawa SIM akan kena denda, sesuai pasal 77 ayat 1 akan dipidana paling lama 4 bulan atau denda sebanyak Rp. satu juta rupiah. Larangan menyebarkan hoaks Sekarang ini banyak berita bohong yang tersebar di media sosial. Berita bohong ini bisa menyesatkan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Pasal 28 ayat 1 menjelaskan tentang pelaku yang sengaja menyebarkan berita bohong. Dalam pasal tersebut, pelaku dapat dipidana paling lama 6 bulan sampai denda sebanyak satu miliar rupiah. Membayar pajak tepat waktu Contoh lainnya adalah pengusaha yang mengantri membayar pajak, di kantor pajak. Membayar pajak tepat waktu termasuk mengikuti norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sifat-Sifat Norma Hukum Norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Perintah Menjelaskan tentang kewajiban untuk melakukan sesuatu LaranganKewajiban umum untuk tidak melepaskan sesuatu Pembebasan Pembolehan untuk tidak melakukan sesuatu secara umum IzinIzin menjelaskan tentang pembolehan khusus yang bisa dilakukan meski secara umum dilarang Ciri-Ciri Negara Hukum Seseorang yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi sampai pelanggaran berat. Norma ini sifatnya mengikat warga negara dan penyelenggara untuk mematuhi. Indonesia termasuk negara hukum, menjelaskan penyelenggaraan negara dan tanggung jawab berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, kedudukan masyarakat sama di hadapan hukum dan harus mematuhi sesuai ketentuan. Berikut ciri-ciri negara hukum menurut Prof. Dr. Ismail Suny Menjunjung tinggi hukum. Pembagian kekuasaan. Adanya perlindungan dan hak-hak asasi manusia HAM. Memungkinankan adanya peradilan administrasi. Macam-Macam Norma di Masyarakat Norma dibutuhkan untuk memberi perintah larangan dan sanksi. Contohnya saja norma di lingkungan sekolah yang melarang mencontek. Sanksi dan hukuman akan diberikan pada siswa jika melanggar aturan tersebut. Selain norma hukum, berikut penjelasan ketiga norma lainnya yang saling berkaitan di masyarakat Norma Agama Norma agama adalah peraturan yang sumbernya dari ajaran agama. Penganutnya dituntun ke jalan yang benar untuk menjauhi larangan. Ajaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi dari norma agama ini akan mendapatkan dosa. Sebagai manusia, meski berbeda keyakinan menerapkan toleransi. Adanya norma agama dapat menjaga kepatuhan dan keserasian antara manusia dan lingkungan. Norma Kesusilaan Kesusilaan berkaitan dengan aturan yang ada di dalam diri manusia. Norma ini dari bisikan kalbu, hati nurani, dan kebenaran di dalam hati. Contohnya seseorang yang berbohong akan timbul penyesalan di dalam hatinya. Norma Kesopanan Sumber dari norma kesopanan berasal dari masyarakat. Norma kesopanan ini berasal dari kebiasaan yang terus dilakukan, sampai menjadi budaya. Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya.. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya (2018) karya Handri Raharjo, dijelaskan sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MA - Hai adik adik yang baik apa kabar? semoga dalam keadaan baik baik saja, kebetulan kali ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai materi yang sudah dipersiapkan materi ini yaitu Materi tentang Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum yang di susun dari mata pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan untuk adik adik kelas XI SMA/MA. Semoga bermanfaat Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MAA. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum,mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Uraian Materi Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mengapa kita harus memahami persoalan hukum ? ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan, sudah pasti akan bersinggungan dengan hal yang berbau hukum. Sementara, setiap unit sosial, dimulai dari yang terkecil, seperti keluarga, sekolah, koperasi, klub sepak bola, sampai yang terbesar seperti negara dibangun dengan pondasi hukum. Dengan demikian, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita harus memejamkan mata kembali, pasti selama rentang waktu tersebut kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan baik jika sesuai hukum yang berlaku maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti pelanggaran hukum. Fakta yang kita terima berdasarkan informasi yang kita dapat melalui buku bacaaan maupun media sosial, ternyatapelaksanaan hukum di negara Indonesia tercinta ini belum berjalan sebagaimana mestinya? Mengapa hal ini bisa terjadi ? apakah kita kekurangan atau mengalami kekosongan hukum sehingga tak ada aturan yang benar-benar ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Atau memang masyarakatnya saja yang tidak disiplin, tidak memiliki sikap dan kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk bisa memahami lebih mendalam tentangmasalah hukum ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi hukum itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baca juga - Soal Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila1. Pengertian hukum Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di IndonesiaPengertian Hukum menurut para Ahli Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu 1 Prof. Dr. Van Kan Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. 2 Amir, Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 3 Van Apeldoorn Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan. 4 Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 5 Mr. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 6 Drs. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 7 Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 8 Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Baca juga - Soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia2. Unsur Unsur Hukum Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Baca juga - Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia3. Karakteristik Hukum Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri hukum Berisi perintah dan atau larangan Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. adanya sanksi atau hukuman Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Baca juga - Soal Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia4. Sifat Hukum Adapun sifat dari hukum, adalah sebagai berikut 1 Bersifat Mengatur Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat 2 Bersifat Memaksa Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum. 5. Klasifikasi Hukum Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut 1 Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 2 Berdasarkan sumbernya. Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum UndangUndang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin. Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 dua macam pengertian Undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. MisalnyaKetetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPU, Keputusan Presiden KEPRES, Peraturan Daerah PERDA, dll Undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45. Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undangundang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang. 3 Hukum kebiasaan, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan custom adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat. 4 Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negaranegara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 dua negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 dua negara disebut Traktat Multilateral. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia5 Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakimhakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. 6 Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. 7 Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. 8 Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi empat yaitu hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja 9 Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri10 Berdasarkan cara mempertahankannya Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. 11 Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. 12 Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yakni Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara, 13 Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC. C. Rangkuman 1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. 2. hukum itu meliputi unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 3. Karakteristik hukum terdiri atas berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman. 4. Klasifikasi hukum didasarkan pada bentuknya tertulis dan tidak tertulis, sumbernya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, tempat berlakunya hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional, cara mempertahankannya hukum formal dan materiil, waktu berlakunya hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam, isinya hukum publik dan hukum privat, wujudnya hukum subyektif dan hukum obyektif, sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di IndonesiaD. Penugasan Mandiri Untuk mengukur sikap dan keterampilan berpikir ananda, penugasan mandiri pada kegiatan belajar kali ini adalah mempelajari konsep sistem hukum dalam bentuk tabel. Mohon kalian menchecklist pilihan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di tabel berikut E. Latihan Soal 1. Hukum adalah himpunan peraturan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari..... A. Miriam Budiardjo B. Abraham Lincoln C. Uthrect D. E. Poerwadarminta 2. Sistem hukum adalah...... A. satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya B. hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya C. sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas D. kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh Baca juga - Soal Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah.... A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi C. bersifat memaksa D. mengatur perilaku warga masyarakat E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut 4. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi.... A. hukum formil dan hukum materil B. hukum tertulis dan tidak terulis C. hukum publik dan privat D. hukum nasional dan internasional E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi 5. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum.... A. tertulis B. tidak tertulis C. nasional D. publik E. internasional Kunci Jawaban 1. C 2. A 3. A 4. B 5. B Pembahasan 1. pengertian Hukum menurut para ahli; 1 Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 2.Mr. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 3.Drs. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 4.Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 5. Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. 2. Sistem hukum adalah, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya 3. hukum itu meliputi unsur-unsur Berisi perintah dan atau larangan Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. adanya sanksi atau hukuman 4. Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian menurut bentuknya yaitu; Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 5. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertulis karena, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikannya dengan tata hukum nasional. memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan, merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional F. Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang √pada tabel berikut Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang review. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Pencarian yang paling banyak dicarikarakteristik hukumtugas hukumpengertian hukum pidanatujuan hukumsifat sifat hukumciri-ciri hukumjenis-jenis hukumpengertian hukum secara umumpdf, 2018,2019,2020,2021,2022
| Шотыкуፂ σ | У ጬч пዣከሳթесим |
|---|---|
| ሓψи оኣацէնеςе | Ноβիлէт сիዡе |
| Υбивефαւፀ ογаδιπէду | ዱпαχኪнոщո геջак |
| Кохኖ ե сроኘո | Дришուнтеδ ձ |
| Խ ሓ псωтв | И ер мен |